GoBear is now part of Finder

Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

Omnibus Law Cipta Kerja dan Dampaknya Bagi Pekerja

DPR telah mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Pengesahannya langsung memicu unjuk rasa besar-besaran oleh para buruh pekerja dan mahasiswa serta memancing perdebatan di media sosial. Tapi, sebenarnya apa saja sih dampak UU baru ini untuk kesejahteraan para karyawan?

Sebelum membahas pengaruhnya nanti, ada baiknya untuk tahu lebih dulu apa tujuan penyusunan Omnibus Law ini. Nah, tujuan awalnya adalah menyederhanakan berbagai aturan terkait usaha di Indonesia. Bukan rahasia kalau birokrasi di Indonesia berbelit-belit, bahkan sampai ada istilah “kalau bisa dibuat sulit, kenapa harus mudah?”.

Omnibus Law diharapkan dapat memangkas aturan-aturan yang dinilai tidak perlu. Pasal-pasal yang tidak efektif di UU lainnya yang terkait diubah atau dihapus sepenuhnya. Misalnya, Omnibus Law UU Cipta Kerja terkait dengan 79 UU lain seperti UU Ketenagakerjaan serta UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyederhanaan ini bukan hanya ditujukan untuk warga Indonesia yang mau membangun atau mengembangkan bisnis. Para pengusaha atau investor dari luar negeri juga diharapkan menjadi lebih tertarik untuk masuk ke Indonesia dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kemudahan berbisnis dan investasi yang masuk ini adalah beberapa faktor yang diyakini bisa menggerakkan ekonomi nasional.

Selain UU Cipta Kerja, ada dua UU lain yang juga termasuk dalam Omnibus Law. Dua regulasi tersebut yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian serta RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tapi, dua aturan ini masih belum selesai dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Tiap UU ini memiliki banyak klaster atau bagian, yang mengacu ke bidang yang berbeda-beda. Dalam UU Cipta Kerja, ada 11 klaster yaitu penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan berusaha; pemberdayaan dan perlindungan UMKM; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; kemudahan investasi dan proyek pemerintah; serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Jadi, bagian tentang ketenagakerjaan hanyalah satu dari sekian banyak sektor yang dibahas dalam UU tersebut.

Lalu, apa yang membuat UU ini menjadi kontroversial? Seperti disebutkan sebelumnya, ada sejumlah hal yang dinilai perlu diubah dalam hal regulasi, salah satunya di sektor ketenagakerjaan.

Pengesahan UU Cipta Kerja sekaligus merevisi sejumlah pasal di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, revisi inilah yang menjadi pro kontra karena buruh menilai dampaknya justru negatif terhadap kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.

Apa saja hal-hal yang menjadi sorotan, baik karena berdampak negatif maupun positif? Berikut lengkapnya:

1. Perjanjian kerja pekerja kontrak

Jika dalam UU 13/2003 disebutkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun, maka dalam UU Cipta Kerja ketentuan ini tidak dicantumkan. Hanya disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan batas waktu perpanjangan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), atau aturan teknis turunan dari UU ini.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah nantinya perusahaan bisa mempekerjakan karyawan berstatus kontrak tanpa ada batas waktu. Jika iya, maka karyawan tersebut akan terus berstatus kontrak selama bekerja di perusahaan itu.

Padahal, hak dan fasilitas yang diterima karyawan kontrak tidak selengkap yang diperoleh karyawan tetap. Misalnya, dari sisi upah, asuransi, dan tunjangan. Celah ini dikhawatirkan dimanfaatkan oleh perusahaan atau oknum di suatu perusahaan untuk tidak memberikan hak dan fasilitas yang seharusnya bagi para karyawan mereka.

2. Kompensasi pekerja kontrak

Dalam UU Cipta Kerja, diselipkan satu ketentuan mengenai kompensasi bagi pekerja kontrak yang masa kerjanya sudah berakhir maupun di-PHK. Sementara itu, hal ini tidak ada dalam UU 13/2003.

Jadi, para pekerja kontrak masih bisa mendapatkan kompensasi setelah pekerjaannya berakhir di suatu perusahaan. Tapi, masih harus dilihat lagi apakah besaran kompensasi ini menguntungkan karyawan atau tidak karena ketentuan detailnya akan dibahas di PP.

3. Waktu istirahat pekerja

Pasal 79 UU Cipta Kerja membahas tentang waktu istirahat pekerja, termasuk cuti. Dalam UU baru ini, kewajiban perusahaan memberikan cuti panjang selama dua bulan kepada pekerja yang sudah bekerja enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun dihilangkan.

Pasal tersebut hanya menyampaikan bahwa perusahaan dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi, kalau kamu sudah berharap bisa mendapatkan cuti panjang tahun depan, pastikan lagi aturan itu masih berlaku di perjanjian kerja bersama di perusahaan kamu ya.

4. Jaminan sosial

Pasal 82 UU Cipta Kerja membahas tentang jaminan sosial yang diterima pekerja. Di dalamnya mencakup jaminan kehilangan pekerjaan, yang tidak ada sebelumnya di UU 13/2003. Jaminan kehilangan pekerjaan ini ditujukan bagi karyawan yang mengalami PHK dan programnya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Disebutkan juga kalau manfaat jaminan kehilangan pekerjaan ini berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Sumber dananya berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program jaminan sosial, dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Sekilas, aturan ini tentu bisa membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaan sebelum menemukan pekerjaan baru. Apalagi, pada masa pandemi seperti sekarang. Tapi, tentunya juga perlu dilihat lagi apakah ketentuan teknisnya benar-benar berpihak kepada para pekerja.

(Baca:

Kena PHK saat Pandemi, Ini 5 Hal yang Bisa Dilakukan)

5. Upah pekerja

Dalam UU 13/2003 disebutkan ada 11 kebijakan pengupahan, yakni upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; bentuk dan cara pembayaran upah; denda dan potongan upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; struktur dan skala pengupahan yang proporsional; upah untuk pembayaran pesangon; dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Sementara itu, dalam UU Cipta Kerja hanya ada tujuh kebijakan yang meliputi upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Dari perbedaan ini, yang paling terlihat adalah tidak adanya upah untuk pembayaran pesangon dalam UU Cipta Kerja. Dampaknya adalah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berhenti bekerja karena hal lain sekarang bisa saja tidak lagi mendapatkan pesangon.

6. Sanksi perusahaan terkait pengupahan pekerja

Pasal 91 UU 13/2003 menyatakan bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan UU. Kemudian, jika dalam praktiknya pengupahan tersebut lebih rendah dari UU, maka kesepakatan itu batal demi hukum dan pengusaha wajib memenuhi ketentuan UU.

Dalam peraturan terdahulu, yang dijelaskan lebih detail dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pengusaha akan dikenakan sanksi jika tidak membayarkan upah sesuai ketentuan. Ada beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan yaitu teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

Tapi, Pasal 91 ini dihapus dalam UU Cipta Kerja, sehingga pengenaan sanksi tersebut juga berpotensi tidak lagi berlaku. Padahal, pasal ini menjadi jaminan perlindungan kesejahteraan para pekerja.

7. Pengajuan permohonan PHK dan pemberian pesangon

Dalam pasal 169 UU Ketenagakerjaan, pekerja dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika pengusaha melakukan sejumlah perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan ini antara lain penganiayaan, penghinaan secara kasar, mengancam pekerja; membujuk pekerja melakukan perbuatan yang melanggar hukum; tidak membayar upah tepat waktu selama setidaknya tiga bulan berturut-turut; dan memberikan pekerjaan yang membahayakan nyawa, kesehatan, dan kesusilaan pekerja.

Kalau perusahaan terbukti melakukan hal-hal tersebut, maka pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak. Sebaliknya, kalau tidak terbukti, maka hak-hak tersebut tidak akan diperoleh pekerja.

Pasal ini seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja. Jadi, kamu tidak bisa lagi mendapatkan hak-hak pesangon dan penghargaan masa kerja kalau mengalami hal-hal tidak menyenangkan tadi di tempat kerja.

Hal-hal yang dibahas dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja ini memang sangat banyak, tidak heran kalau tebalnya mencapai lebih dari 900 halaman. Di sisi lain, mengutip Kompas.com, naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja ini rupanya masih belum final karena masih dilakukan penyempurnaan redaksional. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah baru lagi karena dikhawatirkan ada perubahan yang tidak diketahui oleh masyarakat secara terbuka. Semoga saja nantinya UU ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

(Baca:

Kena PHK, Begini Cara Mengatur Uang Pesangon yang Bijak)

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

  • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
  • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
  • We cannot provide you with personal advice or recommendations
  • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.
Go to site