GoBear is now part of Finder

Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

Ada Pajak Digital, Belanja di E-Commerce Asing Jadi Mahal?

Para pecinta belanja online, keahlian mencari barang berkualitas dengan harga miring tampaknya akan makin diuji. Keahlian ini perlu diasah terus karena mulai 1 Oktober 2020 ada beberapa marketplace yang akan mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% terhadap para pelanggannya. Kebijakan apakah ini?

Kebijakan yang dikenal sebagai pajak digital ini bukanlah kebijakan yang diusung sendiri oleh marketplace. Tapi, kebijakan ini merujuk kepada keputusan pemerintah menunjuk perusahaan-perusahaan digital dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual ke pelanggan di Indonesia. Artinya, konsumen Indonesia harus membayar 10% lebih besar dari sebelumnya jika membeli layanan dari platform asing tertentu.

Landasan hukumnya adalah Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 serta Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020, seperti yang bisa dilihat secara lengkap di sini.

Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak. Sejak pandemi Covid-19 datang, aktivitas ekonomi di Indonesia tidak bisa berjalan seperti biasa. Ini berpengaruh terhadap omzet pelaku bisnis dan daya beli masyarakat, yang kemudian membuat pembayaran pajak ke negara jadi berkurang. Selain itu, kas negara juga banyak digunakan untuk berbagai paket stimulus ekonomi.

Kementerian Keuangan mengatakan realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 676,9 triliun per Agustus 2020. Padahal, target pajak tahun ini sudah diturunkan dari Rp 1.254,1 triliun menjadi Rp 1.198,8 triliun.

Kriteria perusahaan yang ditunjuk adalah yang nilai transaksi penjualan produk digitalnya kepada pembeli di Indonesia melebihi Rp 600 juta dalam 12 bulan atau Rp 50 juta dalam sebulan. Kemudian, jumlah pengakses di Indonesia setidaknya sebanyak 12.000 dalam 12 bulan atau 1.000 dalam 1 bulan.

Hingga saat ini, ada 28 perusahaan digital asing yang telah masuk dalam daftar perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Dari jumlah itu, dua di antaranya adalah marketplace, yaitu PT Jingdong Indonesia Pertama dan PT Shopee International Indonesia.

Jingdong Indonesia adalah pemilik dan pengelola JD.ID, e-commerce yang berasal dari China. JD.ID pertama kali masuk ke Indonesia pada November 2015. Marketplace ini sekarang memiliki 12 kategori produk, mulai dari ibu dan anak, smartphone, perangkat elektronik, sampai barang mewah.

Nah, untuk perusahaan kedua dari namanya pun tentu sudah bisa kamu tebak, yaitu Shopee. E-commerce dari Singapura ini masuk ke Indonesia sejak Desember 2015. Selain di Asia Tenggara, Shopee juga sudah merambah Taiwan.

(Baca:

New Normal, Ini 7 Tempat Belanja Sayur Online Harga Pasar Tradisional)

Harga Jual di Marketplace Naik?

Tenang saja, meskipun ada kebijakan ini, tetapi tidak dipukul rata semua harga barang yang dijual di JD.ID dan Shopee naik seluruhnya. Khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut.

Ini juga disampaikan oleh Head of Public Policy and Government Relation Shopee Radityo Triatmojo. Mengutip Kumparan, dia mengatakan kebijakan ini bukanlah pajak e-commerce melainkan pajak barang digital tidak berwujud atau jasa digital yang berasal dari luar negeri, jadi tambahan pajak ini tidak akan berpengaruh terhadap harga barang-barang yang dijual di Shopee.

Kesimpulannya, untuk barang-barang yang dibeli dari penjual di dalam negeri, kamu tidak akan dikenakan PPN tambahan ini. Jadi, kalau ingin belanjaanmu lebih hemat, cari penjual lokal ya. Dengan cara ini, kamu juga mendukung pelaku usaha dalam negeri terutama yang berskala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

(Baca:

Jenis Kartu Kredit BCA Buat yang Hobi Belanja dan Traveling)

Sebenarnya, kebijakan ini tidak tiba-tiba berlaku per 1 Oktober karena sudah berlangsung secara bertahap sejak 1 Agustus 2020. Gelombang pertama meliputi enam perusahaan yaitu Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V, dan Spotify AB., yang berlaku per 1 Agustus. Kalau kalian merupakan pengguna Netflix dan bertanya-tanya kenapa biaya langganannya naik, nah kenaikan itulah yang berasal dari PPN digital ini.

Gelombang kedua mencakup sepuluh perusahaan yakni Facebook Ireland Ltd, Facebook Payments International Ltd, Facebook Technologies International Ltd, Amazon.com Services LLC, Audible, Inc, Alexa Internet, Audible Ltd, Apple Distribution International Ltd, Tiktok Pte. Ltd, serta The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd. Gelombang kedua ini berlaku per 1 September 2020.

Untuk gelombang ketiga, yang berlaku per 1 Oktober, totalnya ada 12 perusahaan. Selain Jingdong Indonesia dan Shopee Indonesia, sepuluh lainnya adalah LinkedIn Singapore Pte. Ltd, McAfee Ireland Ltd, Microsoft Ireland Operations Ltd, Mojang AB, Novi Digital Entertainment Pte. Ltd, PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd, Skype Communications SARL, Twitter Asia Pacific Pte. Ltd, Twitter International Company, dan Zoom Video Communications.

Jadi, selain para pemburu diskon di situs belanja online, para pengguna LinkedIn, Skype, Twitter, dan Zoom juga harus bersiap-siap membayar pajak ini. Para pemain game online keluaran Mojang, pengembang game Minecraft dari Swedia, pun tidak lepas dari kewajiban ini.

Daftar perusahaan ini masih bisa bertambah lagi. Mengutip Kompas.com, Kementerian Keuangan sedang berkomunikasi dengan sembilan perusahaan digital asing lainnya.

Kalau lancar, maka nantinya akan ada 37 perusahaan di dalam daftar tersebut. Bisa jadi nantinya akan ada situs belanja online asing lain yang dikenakan status yang sama.

Indonesia juga bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebijakan ini. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah lebih dulu melakukannya sejak 1 Januari 2020, masing-masing sebesar 7% dan 6%. Uni Eropa bahkan sudah melakukannya sejak Januari 2015, dengan besaran pajak berbeda-beda di tiap negara, antara 17%-27%.

Jadi, jangan kaget atau marah-marah ya kalau ternyata ada tambahan pajak digital sebesar 10% ketika kamu checkout di keranjang belanja e-commerce favorit.

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

  • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
  • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
  • We cannot provide you with personal advice or recommendations
  • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.
Go to site